Category: Catatan Politik & Hukum Kompas

Oleh M Subhan SD 

Jabatan Perdana Menteri pada 1950-1951 dan Menteri Penerangan (1946-1947 dan 1948-1949), serta pemimpin Fraksi Masyumi di parlemen (dekade 1950-an) tidak membuat Mohammad Natsir (1908-1993) silau dengan semua jabatan itu. Natsir tidak mau menggunakan politik aji mumpung atau mentang-mentang. Bagi Natsir, jabatan bukanlah tempat untuk berburu fasilitas atau privilese.

Oleh M Subhan SD

Pilihan Presiden Joko Widodo atas Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian—Kepala BNPT—sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, seperti biasanya, terus menjadi buah bibir. Bedanya, jika waktu-waktu sebelumnya pembicaraan hampir selalu diwarnai polemik, kontroversi, atau penolakan; kali ini mulus. Resistensi nyaris tidak ada. DPR pun bersuara bulat mendukung Tito.

Oleh M Subhan SD

We have spilt an ocean of blood for the brotherhood and unity of our people and we shall not allow anyone to touch or destroy it from within.

(Josip Broz Tito)

Begitulah Marsekal Tito (1892-1980), arsitek bangsa Yugoslavia modern. Berani menumpahkan lautan darah untuk persaudaraan dan kesatuan bangsa, dan takkan membiarkan siapa pun menghancurkannya dari dalam. Di zamannya, Tito berhasil merekatkan semua etnik dan menjadikan Yugoslavia sebagai bangsa yang disegani pasca Perang Dunia II (1939-1945).

Oleh M Subhan SD

Kalau Mahkamah Agung tidak merasa ternista dan terganggu oleh kasus hukum yang mengguncang ranah peradilan sekarang ini, tamatlah sudah hukum negeri ini. Masalahnya, bukan orang biasa yang meruntuhkan benteng hukum, melainkan penegak hukum. Kasus penangkapan dua hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Janner Purba dan Toton, adalah lonceng kematian hukum di negeri ini, setelah bertubi-tubi penegak hukum digelandang ke jeruji besi karena suap.