subhan.esde@yahoo.com

Firli Bahuri, Momentum Bersih-bersih Negeri

M Subhan SD

Penetapan Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai tersangka pemerasan sungguh tak mengejutkan. Selama ini Firli merupakan sosok kontroversial. Figurnya bermasalah di lembaga KPK. Tetapi ia selalu lepas dari jeratan kasus. Firli tak tersentuh, the untouchable.  Ia sakti mandraguna.

Satu-satunya yang bikin kaget adalah status tersangka pemerasan tersemat di pucuk pimpinan KPK. Itu adalah pukulan telak paling memalukan sekaligus memilukan. Firli adalah ironi dalam sejarah KPK. Sebagai nakhoda, Firli menenggelamkan kapal KPK ke dasar samudera. Ia mengkhianati reformasi dan menjerumuskan Indonesia ke kubangan kotoran.

Polisi menetapkan Firli sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Firli diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Kita tahu Syahrul adalah tersangka yang ditetapkan KPK. Bukannya mengusut Syahrul sesuai agenda pemberantasan korupsi, Firli malah memerasnya. Sebuah tindakan aneh luar biasa di atas kejahatan luar biasa. Logika pikiran mana yang dapat memahaminya?

Walaupun sudah berstatus tersangka, Firli belum benar-benar tamat. Firli melakukan perlawanan. Ia mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sah atau tidak penetapan tersangka dirinya. Gugatan praperadilan itu akan disidangkan pada 11 Desember mendatang. Ia pun belum ditahan walau ancaman hukumannya di atas lima tahun. Geraknya agak terbatas semenjak Nawawi Pomolango ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pejabat Sementara Ketua KPK pada 27 November 2023. Akses ke kantornya di gedung KPK dibatasi. Ia diperlakukan seperti tamu, harus lewat pintu depan.

Daftar “dosa”

Apakah Firli benar-benar akan tamat? Selama ini Firli the untouchable. Tak tersentuh oleh jerat hukum, apalagi jerat etis. Ia adalah sosok kontroversial di KPK. Berulang kali tersangkut kasus tetapi ia selalu lolos. Daftar dosa-dosanya terpapar jelas, tetapi ia begitu licin. Sewaktu menjabat Deputi Penindakan KPK, Firli bertemu Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) pada 12 dan 13 Mei 2018. Semestinya ia tidak boleh menemui TGB karena KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Firli juga bertemu pejabat Badan Pemeriksa Keuangan, Bahrullah Akbar, yang sedang diperiksa sebagai saksi kasus suap dana perimbangan yang melibatkan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, Agustus 2018. Tindakan Firli itu menjadi persoalan karena tidak minta izin kepada pimpinan dan bertemu orang yang berurusan dengan KPK.

Daftar dosa lainnya adalah saat Firli menggunakan helikopter mewah milik perusahaan swasta sewaktu melakukan kunjungan kerja dari Palembang ke Baturaja, 20 Juni 2020. Kasus tersebut dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Dewan Pengawas KPK dengan dugaan pelanggaran kode etik. Dewas KPK memutuskan Firli melangggar kode etik, tetapi hanya memberi sanksi ringan berupa teguran tertulis. Firli tetap tegar berdiri. The untouchable tetap tak tersentuh.

Beberapa kasus lain terungkap. Contoh, Firli diduga menerima gratifikasi dalam bentuk pembayaran penginapan hotel selama dua bulan di Mataram, bertemu Komisaris PT Pelindo I menjadi sorotan kala KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di Pelindo, juga bertemu pimpinan partai politik di sebuah hotel di Jakarta, 1 November 2018. Namun, sekali lagi, semua kasus tersebut sirna ditangkis Firli. Bahkan ketika diusut Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo, rumah singgah Firli di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, merupakan rumah yang disewa Rp 650 juta per tahun oleh seorang pengusaha.

Dugaan kuda troya

Di tengah kontroversi dan belitan masalah tersebut, toh Firli lolos seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019. Bahkan, ia mampu memesona panggung politik di Senayan. Saat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di depan Komisi III DPR, Firli menjadi bintang. Dari lima nama yang diputuskan lewat sidang di DPR itu, Firli memperoleh suara yang sempurna. Ada 56 anggota DPR, tak satu pun yang tidak memilih Firli. Alexander Marwata memperoleh 53 suara, Nurul Ghufron 51 suara, Nawawi Pomolango 50 suara, dan Lili Pintauli Siregar 44 suara.

Dengan suara yang bulat itu Firli pun didapuk menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.  “Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah Saudara Firli Bahuri,” ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 13 September 2019.

Suasana hati rakyat yang resah dengan kasus Firli, tampaknya tak sampai ke telinga para “wakil rakyat”. Tak terdengar atau tak mau mendengar, dua hal yang misterius. Rekam jejak Firli dengan segudang masalah yang membelitnya, tak membuat DPR jernih memandang persoalan tersebut. Dengan segudang masalah, Firli tak terhentikan. Ia memang the untouchable. Tak heran muncul dugaan ada operasi senyap yang menyusun skenario Firli menduduki kursi nomor satu di KPK. Kala itu pemerintah dan DPR sepakat membahas revisi Undang-undang KPK walaupun diprotes banyak kalangan.

Mungkinkah operasi senyap itu berupa memasukkan kuda troya ke KPK? Tak perlu berasumsi, kita mencermati saja rangkaian fakta-fakta yang sudah terpaparkan. Kuda troya adalah tipu daya penghancuran dari dalam sebagaimana dilakukan pasukan Yunani untuk mengalahkan Troya. Dalam mitologi Yunani, setelah gagal mengepung Troya selama 10 tahun, pasukan Yunani membuat patung raksasa yang di dalamnya bersembunyi pasukan Yunani. Saat berada di dalam benteng kota Troya itulah, pasukan Yunani bekerja menghancurkan Troya.   

Tahun 2021, di bawah kepemimpinan Firli, kegaduhan terjadi di KPK ketika proses peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ada 75 pegawai dinilai tidak lulus tes wawasan kebangsaan dan sebagian besar diberhentikan. Beberapa di antaranya  adalah pegawai KPK yang dianggap sebagai andalan dalam penanganan kasus. Pada 2023, KPK memberhentikan Direktur Penyelidikan KPK Brigadir Jenderal Endar Priantoro. KPK pun mengembalikan ke institusi Polri. Padahal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutuskan memperpanjang masa penugasan Endar di KPK. Kasus ini pun bikin gaduh. Endar melawan sampai akhirnya dikembalikan lagi ke posisi semula di KPK walau harus ditugaskan mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Setelah empat tahun berlalu, apa yang diragukan dan dicemaskan banyak orang akhirnya terbongkar. Firli ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo, yang tengah diselidiknya. Tentu saja, itu sebuah tindakan yang tidak dapat diterima, mengingat mandat Firli adalah membersihkan kotoran yang mengotori negeri ini. Sungguh mustahil kotoran akan lenyap bila sapunya kotor.

Ini pelajaran sangat penting, bahkan sejak proses seleksi. Orang yang sudah jelas-jelas terindikasi bermasalah dibiarkan terus melenggang untuk menduduki posisi puncak KPK. Jangan main-main soal negeri. Dengarkanlah suara rakyat! Kalau sudah begini apa tanggung jawab DPR yang telah memilih Firli menjadi Ketua KPK? Hanya mereka yang tidak punya hati, integritas, moralitas, dan kredibilitas, bila tidak terusik sama sekali. Sesungguhnya mereka tak pantas menduduki kursi-kursi terhormat di negeri ini. Kasus Firli seharusnya membuat mereka sadar diri, karena banyak yang sudah lupa diri. Dan, ini menjadi momentum untuk bersih-bersih negeri. Jangan pancing rakyat untuk berdiri di seluruh antero negeri.