Epistemokrasi

Lebaran yang berdekatan dengan Pemilu 2019 bukan sebuah koinsiden waktu semata. Perputaran waktu adalah regularitas yang memiliki makna dalam setiap momennya. Lebaran atau Idul Fitri 1440 H pada Rabu-Kamis (5-6/6), yang didahului dengan puasa Ramadhan, ibarat periode spiritualisme yang membersihkan kerak-kerak noda materialisme yang penuh nafsu busuk, serakah, arogan. Pemilu 2019 tak ubahnya tontonan watak manusia (zoon politicon) yang ambisius. Tanpa fondasi nilai-nilai moral, pentas politik hanya pelampiasan tabiat kerakusan, yang oleh Machiavelli (1469-1527) digambarkan seperti singa (lion), sekaligus licik penuh tipu daya mirip rubah (fox).

Maka, hancur hati menyaksikan kerusuhan dua hari di sekitar kantor Badan Pengawas Pemilu, hingga Tanah Abang-Petamburan-Slipi, Jakarta, pada 21-22 Mei lalu, setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul suara dibandingkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam kerusuhan, sejumlah orang tewas, massa luka-luka, aparat kepolisian diserang, dan mobil-mobil dibakar di kompleks Brimob Petamburan. Bukan unjuk rasa yang disesali, tetapi keonaran yang mencoreng praktik demokrasi kita. Mereka yang anarkistis dan membuat kerusuhan biarlah berurusan dengan polisi. Seberapa lokal jangkauannya pun, kerusuhan tetap saja menimbulkan ekses negatif. Bukan saja ketakutan, tetapi yang paling terasa adalah geliat ekonomi yang berhenti.

Peristiwa itu tentu saja tak lepas dari konstelasi politik yang suhunya terus mendidih. Perseteruan dua kubu pasangan capres-cawapres yang sudah menahun itu rasanya sudah semakin tidak sedap lagi dipandang mata. Cara pandang terbelah dengan kacamata biner sudah tak produktif lagi. Dengan budaya politik patrimonial yang masih kental, peran elite politik amat menentukan. Dalam pusaran politik, elite menjadi titik sumber. Pesan-pesan politik begitu cepat terdistribusi lewat kroni, geng politik, atau para fans fanatik tiap kubu. Narasi yang didesain di tingkat elite akan mudah merembes ke bawah. Semuanya bisa ditelan mentah-mentah.

Di pesta demokrasi lalu, tudingan kecurangan pilpres gencar menggema. Padahal, paling penting adalah prasyarat tudingan itu, yakni penyiapan bukti dan saksi. Ketika proses pendaftaran gugatan ke MK, tim Prabowo-Sandi menuding pemerintahan Presiden Jokowi bergaya neo-Orde Baru karena korupsi yang masif dan pemerintahan yang represif. Pertama, isunya tentu saja di luar materi pilpres. Kedua, gaya neo-Orde Baru itu harus dibuktikan. Sejak era reformasi, semua presiden berkomitmen memberantas korupsi. Bahkan, di zaman sekarang, banyak pejabat tinggi ditangkapi. Transparansi juga menjamur di mana-mana meskipun watak warisan Orde Baru tidak terkikis habis.

Sejak reformasi pula, demokrasi makin tumbuh. Bahkan, tak sedikit yang merasa kebablasan. Rasanya semua orang bebas berteriak. Problem saat ini adalah masifnya ujaran kebencian, kebohongan, dan fitnah. Nah, hal-hal seperti itu tentu akan berhadapan dengan hukum. Demokrasi mengajarkan tanggung jawab bukan cuma soal kebebasannya.

Sekarang ini justru banyak anasir-anasir Orde Baru yang mencoba come-back. Mereka berteriak-teriak menuduh pihak lain, tanpa mau menoleh ke dosa-dosa yang dilakukan di masa Orde Baru. Menariknya, reformasi bukanlah politik balas dendam. Maka, mereka yang dulu jadi bagian Orde Baru pun bisa ikut menikmati hasil reformasi. Ada pejabat yang dulu tidak berkeringat menggelorakan reformasi, tetapi kini menikmati berkah reformasi. Semestinya mereka mensyukuri berkah reformasi. Caranya, sama-sama memperbaiki demokrasi, bukan merecoki demokrasi.

Maka, paling krusial saat ini adalah menata kembali demokrasi. Reformasi merupakan tonggak sejarah penting yang mengembalikan demokrasi ke relnya. Persaingan politik lumrah. Namun, menolak hasil pemilu sambil ngomel-ngomel tidak elok dalam berdemokrasi. Kita sadar berpolitik bukanlah soal kesucian murni. Politik ialah soal probabilitas dan konsensus. Rasanya orang sudah sadar klaim politik sebagai implementasi kebenaran, seperti dicetuskan Plato, adalah ilusi. Tetapi, tidak berarti politik tak bisa mengedepankan nilai-nilai mulia.

Mumpung sekarang suasana Lebaran, perseteruan politik perlu dicairkan. Saat sejumlah politikus beranjangsana dan bersilaturahmi, itu pertanda baik untuk politik ke depan. Lebaran membangkitkan semangat spiritualisme yang selama ini tertindih materialisme. Spiritualisme membersihkan pikiran dan jiwa. Sebaliknya, materialisme memompa emosi dan nafsu karena mengajarkan berburu kekayaan materi termasuk kuasa. Meminjam istilah Taleb (2007), mungkin ini saatnya menuju gerbang epistemokrasi, ketika perilaku politik makin tersemai dengan pikiran-pikiran yang bernalar pengetahuan dan kerendahan hati.

Kompas, Sabtu, 8 Juni 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *