Konflik Polmas-Mamasa: Masyarakat Ingin Pemerintah Mau Mendengar

MAMASA dan Polmas (Polewali-Mamasa) di Sulawesi Selatan ibarat anak dan ibu kandung. Sampai dua tahun silam, Mamasa adalah sebuah wilayah kecamatan di Kabupaten Polmas. Namun, begitu ada pemekaran di era otonomi daerah, Mamasa menjadi kabupaten otonom. Dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002, Mamasa menjadi wilayah “merdeka”.

NAMUN sejak itu, siapa nyana perpisahan “anak” dan “ibu” itu meruncing menjadi permusuhan. Mamasa-Polmas tidak lagi mengenal hidup berdampingan secara damai. Kisah pertalian kedua daerah itu justru diliputi perseteruan seru, bahkan sampai berlumuran darah.

Konflik itu bersumber karena ada warga yang ingin tetap berada di wilayah Polmas, tak ingin bergabung (kontra) dengan Mamasa. Faktornya banyak, ada latar kesejarahan, etnik, budaya, ekonomi, dan agama. Akan tetapi, di wilayah yang sama, ada juga warga yang ngotot ingin bergabung (pro) dengan kabupaten baru itu.

Ada tiga kecamatan yang jelas-jelas menolak bergabung dengan Mamasa, yakni Kecamatan Aralle, Tabulahan, dan Mambi-yang sering disingkat menjadi ATM. Jumlah penduduk di tiga kecamatan itu sekitar 20.000 jiwa. Masih ada wilayah lain yang juga tetap ingin bergabung dengan Polmas, yaitu Kecamatan Matangnga. Karena semua warganya ingin tetap di Polmas, jadi tidak ada masalah.

Di Kabupaten Mamasa, setidaknya ada 30 desa/kelurahan di empat kecamatan itu yang masih tetap ingin bergabung dengan Polmas. Yaitu 10 desa di Kecamatan Mambi, 10 desa di Kecamatan Aralle, enam desa di Kecamatan Tabulahan, dan empat kelurahan di Kecamatan Matangnga. Di Kabupaten Mamasa sendiri terdapat 11 kecamatan yang meliputi 85 desa.

Namun, suara-suara itu seakan lenyap ditelan angin. Apa mau dikata, pemerintah pusat memasukkan kecamatan-kecamatan tersebut ke wilayah Kabupaten Mamasa, sesuai dengan UU No 11 tahun 2002.

Inilah pangkal masalah yang kemudian menimbulkan konflik tak henti-hentinya selama dua tahun ini. Pasca-UU Nomor 11 tahun 2002, protes masyarakat di tiga kecamatan yang menyatakan menolak itu memang nyaris tiada henti. Pada 16 September 2003, mereka menggelar aksi sampai menginap di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar. Sebaliknya, kelompok pro-Mamasa juga terus melancarkan aksinya. Bahkan sampai saling ancam.

Akhir September 2003 menjadi kisah kelabu konflik sosial di daerah itu karena telah merenggut tiga nyawa warga. Nurdin (35), Hamdi (40), dan Abdul Hakim tewas dianiaya pada 29 September 2003. Saat itu polisi menduga pelakunya kelompok pro-Mamasa, sebagai balasan atas aksi pelemparan rumah warga yang dilakukan kelompok kontra-Mamasa.

Pascaperistiwa itu ribuan orang mengungsi. Situasi keamanan pun mencekam. Bahkan, korban jiwa bertambah lagi menyusul tewasnya berturut-turut 16 warga, baik dalam perjalanan ke pengungsian maupun di tempat pengungsian.
Ibarat api dalam sekam, konflik itu siap menyala kapan saja. Peristiwa terakhir terjadi akhir Juli sampai awal Agustus 2004. Warga pro-Mamasa memblokir jalan di kawasan Desa Bambang Buda, Kecamatan Mambi. Kendaraan tidak bisa lewat sehingga lalu lintas lumpuh.

Akibatnya, pasokan bahan- bahan kebutuhan sehari-hari jadi tersendat. Mereka melakukan sweeping (pemeriksaan) kartu tanda penduduk (KTP) terhadap warga yang melintas. Warga yang bukan dari kelompoknya dilarang melintas. Sebagai balasan, kelompok kontra juga memblokir jalan di kawasan Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, dekat Polewali. Mereka melakukan hal sama, melarang kendaraan melintas dan memeriksa KTP.

Konflik itu, menurut pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Drs Kautsar Bailusi MA, sebetulnya tidak murni datang dari rakyat. Aspirasi masyarakat itu tak lepas dari kelompok- kelompok elite menengah.

“Tidak terbayangkan bagaimana alam pikiran para petani yang tidak mau bergabung dengan wilayah baru itu. Ini tidak lepas dari upaya sekelompok elite yang mencari sesuatu, yaitu kekuasaan. Lalu diembuskanlah soal agama atau soal etnik. Ini yang menurut saya kelompok elite karbitan yang tidak memahami otonomi daerah. Padahal, otonomi daerah bukanlah perkara agama, melainkan soal sistem administrasi dan soal kapabilitas. Siapa yang mampu, dialah yang berhak,” ujar Kautsar Bailusi.

Akan tetapi, penolakan bergabung dengan Kabupaten Mamasa memang tidak bisa dianggap angin lalu. Faktor sejarah dan budaya boleh jadi sangat melekat. Masyarakat yang kontra itu bercermin kepada sejarah Mandar, suku terbesar yang ada di Kabupaten Polmas, Mamasa, Majene, dan Mamuju.

Sejarah Mandar erat dengan keberadaan 14 kerajaan, yakni Pitu BaÆbana Binanga (tujuh kerajaan di muara sungai) dan Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan di kawasan pegunungan). Tiga dari tujuh kerajaan Pitu Ulunna Salu adalah kerajaan Aralle, Tabulahan, dan Mambi.

Dalam sebuah pertemuan pada tahun 1610, ke-14 kerajaan tersebut berikrar bahwa apa pun yang terjadi, mereka semua adalah bersaudara dan tak terpisahkan. Mereka juga berikrar untuk bersama-sama menjaga wilayah masing-masing, baik yang ada di laut/pantai maupun pegunungan. Dengan alasan itulah masyarakat yang kontra merasa lebih pas bila tetap berada di Polmas.


KENYATAANNYA, pemerintah di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat provinsi, seperti nyaris kehabisan akal untuk mencarikan jalan penyelesaian. Buntut dari pemblokiran jalan itu memaksa musyawarah pimpinan daerah (muspida) Provinsi Sulsel hingga muspida Kabupaten Polmas dan Mamasa melakukan pertemuan. Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam di rumah dinas Gubernur Sulsel di Makassar, Selasa (3/8) pekan lalu, menghasilkan empat butir kesepakatan yang harus dipatuhi kedua belah pihak.

Yaitu pembukaan pemblokiran jalan, kesepakatan agar pemerintah dan DPRD Polmas dan Mamasa proaktif melakukan pengendalian di wilayah masing-masing, penyelesaian tapal batas oleh tim tersendiri, dan sepakat agar polisi bertindak tegas bila ada tindakan yang meresahkan warga. Sayang, nota kesepakatan itu tidak dengan tegas menawarkan solusi persoalan. Ada yang menilai, pertemuan itu merupakan penyelesaian setengah hati.

“Yang kami mau sekarang, dan ini sudah disetujui dua kelompok masyarakat di bawah, adalah penetapan batas wilayah baru. Kami hanya minta keinginan kami untuk tetap bergabung dengan Polmas didengar oleh pemerintah,” ujar Afdal Syarif, warga Kecamatan Aralle. (RENY SRI AYU TASLIM/SUBHAN SD)


Kompas, Rabu 11 Agustus 2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *