Perjuangan Sulawesi Barat

RASA lelah yang mendera bertahun-tahun menjadi tak masalah sama sekali ketika Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat benar-benar disetujui DPR, Rabu (22/9) lalu. Apalah artinya pikiran, tenaga, juga biaya apabila harapan yang terpendam lama menjadi kenyataan. Apalagi pembentukan provinsi ini ibarat memasukkan benang ke lubang jarum.


Bayangkan saja, Panitia Khusus Sulawesi Barat (Sulbar) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seakan bekerja tanpa istirahat. Mereka seolah- olah harus berpacu mendahului perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Kalau saja UU Otonomi Daerah lebih dahulu dilakukan perubahan, bisa dipastikan tamatlah riwayat Provinsi Sulbar. Sebab, di dalam revisi UU itu dinyatakan bahwa provinsi baru terbentuk jika sedikitnya di wilayah terkait ada tujuh kabupaten yang sudah definitif selama empat tahun.

Saat ini di wilayah Sulbar hanya ada lima kabupaten, dua di antaranya baru seumur jagung, yaitu Kabupaten Mamasa dan Mamuju Utara. Kabupaten Mamasa yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Polmas (Polewali-Mamasa) baru dibentuk berdasarkan UU No 11/2002 dan disahkan pada 10 April 2002. Kabupaten Mamuju Utara yang dimekarkan dari Kabupaten Mamuju disahkan pada 25 Februari 2003 berdasarkan UU No 7/2003.

Selain itu, isu Sulbar menjadi komoditas politik menarik terutama menjelang pemilihan presiden. Rata-rata tim sukses calon presiden- calon wakil presiden “menggarap” wilayah itu. Janji-janji politik diumbar. Tetapi warga Sulbar juga pasang harga. Siapa saja calon presiden yang punya komitmen terhadap Provinsi Sulbar, maka suara akan digiring kepada si calon presiden-calon wakil presiden. Maka tatkala Megawati menyatakan persetujuannya terhadap Sulbar, sejumlah pemuda dan tokoh wilayah tersebut memberikan dukungan kepadanya.

Kini peta geografis di Pulau Sulawesi telah berubah. Sulbar menjadi provinsi keenam setelah Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Utara (Sulut), dan Gorontalo, atau provinsi ke-33 di Indonesia.
Wilayah Sulbar terdiri atas lima kabupaten, yaitu Kabupaten Polmas, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, dan Mamasa. Total luas wilayah provinsi tersebut 16.796,19 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 1.007.634 jiwa. Suku Mandar yang selama ini menjadi salah satu kelompok etnis di Sulsel bersama Makassar, Bugis, dan Toraja, kini punya rumah sendiri.

Pembentukan Provinsi Sulbar memang amat berliku. Titik terang terpancar ketika tahun 2001 Gubernur Sulsel HZB Palaguna mengeluarkan rekomendasi No 125/500 Otda, yang isinya menyatakan persetujuan pembentukan provinsi baru hasil pemekaran Sulsel.

Di Jakarta, anggota DPR asal Sulbar terus bergerilya. Mereka giat melakukan tekanan-tekanan untuk mendorong secepatnya provinsi itu terbentuk. Akhir tahun 2001 terbetik kabar, mereka berinisiatif membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Sulbar. Panitia Khusus Sulbar pun dibentuk pada Januari 2003. Makin lama desakan pembentukan provinsi di Tanah Mandar itu sulit terbendung.

Sebagai provinsi induk, Sulsel akhirnya memberi garansi. Tahun ini Gubernur Sulsel HM Amin Syam membuat pernyataan yang menggiurkan. Gubernur menjanjikan bahwa Sulsel siap membiayai Sulbar selama tiga tahun. Memang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2004 telanjur tidak teranggarkan, tetapi dalam APBD 2005 dipastikan alokasi dana untuk Sulbar itu terealisasi.


TAK mengherankan apabila terjadi eforia warga menyambut provinsi baru. Rasa syukur atau pesta yang digelar warga Mandar merupakan hal yang sangat wajar. Penantian bertahun-tahun akhirnya terwujud juga. Tak ayal di sejumlah jalan di daerah Polmas, misalnya, terbentang spanduk-spanduk bertuliskan “Selamat Datang Provinsi Sulbar”.

“Masyarakat patut bersyukur karena ini merupakan perjalanan yang amat panjang,” ungkap Anwar Adnan Saleh, Ketua Panitia Kerja Pembentukan Provinsi Sulbar.
“Masyarakat sudah pasti antusias karena keinginan untuk membentuk provinsi sendiri terpendam lama sejak tahun 1960-an,” kata Adi Ahsan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Hak Asasi Wilayah Barat Sulsel.

Bagi warga, inilah saatnya untuk mengurus diri sendiri. Apalagi selama ini mereka merasa menjadi “anak tiri” Sulsel. Kawasan yang jauhnya kira-kira lebih dari 400 kilometer dari Makassar, ibu kota Sulsel, nyaris kehilangan dari pelupuk mata. Ketertinggalan pembangunan dialami wilayah-wilayah itu. Agak berbeda dengan pemandangan wilayah lain di Sulsel. Padahal, wilayah-wilayah itu mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah sebesar 40 persen untuk Provinsi Sulsel. “Ketertinggalan itulah yang melahirkan kekecewaan,” kata Adi Ahsan yang tinggal di Majene.

Oleh karena itu, di tengah sukacita itu terbayang sejumlah hal yang mungkin bisa mengganggu proses selanjutnya. Adi Ahsan melihat ada sejumlah titik rawan yang cukup dekat, antara lain penentuan ibu kota provinsi, perebutan posisi gubernur, dan pemekaran wilayah. Tarik-menarik antardaerah yang menginginkan sebagai “pusat aktivitas” Provinsi Sulbar tak mungkin tidak terjadi. Selama ini yang paling diunggulkan adalah Kalukku di Kabupaten Mamuju yang, apabila diambil garis tengah, merupakan titik tengah Indonesia. “Ada yang bilang di Kabupaten Mamuju, tetapi Kabupaten Mejene juga ngotot agar ibu kota ada di wilayahnya,” kata Adi.

Sebagai wilayah baru, tentu saja posisi gubernur bakal menjadi rebutan banyak orang. “Saya lihat begitu Provinsi Sulbar mau disahkan, tiba-tiba banyak orang yang muncul sebagai pahlawan, padahal tadinya tidak pernah ada,” ucap Adi.

Kerawanan lain yang mesti diwaspadai adalah pemekaran wilayah. Jika terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Majene, sudah pasti akan bersinggungan dengan kabupaten lain. “Faktor ini juga bisa menjadi pemicu konflik,” katanya.

Andaikata titik-titik rawan itu tidak dikelola dengan baik, bukan mustahil kondisi ekonomi maupun sosial warga akan semakin parah. Ketertinggalan selama ini mengakibatkan kondisi ekonomi warga rata- rata kurang sejahtera.

Realitas saat ini, wilayah-wilayah di Sulbar punya karakteristik yang tidak sama satu dengan yang lain. Paling tidak ada dua kabupaten yang bisa diandalkan, yakni Polmas dan Mamuju, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dua kabupaten itu boleh dikatakan bisa menjadi penopang Provinsi Sulbar.

Lahirnya provinsi baru ini sesungguhnya baru melampaui satu tahapan. Jalan yang harus dihadapi masih panjang. “Kami berharap pemerintah yang baru tetap menindaklanjuti UU Pembentukan Provinsi Sulbar,” ujar Anwar Adnan Saleh yang santer disebut-sebut sebagai salah satu calon gubernur setempat. “Saya kira perjuangan justru baru dimulai,” kata Adi Ahsan.

Kompas, Sabtu 25 September 2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *