Mereka yang Tetap Bertahan karena Panggilan Jiwa

Transportasi ke pedalaman. (Foto: Subhan SD)

Bertugas di wilayah pedalaman Papua tetap bukan pilihan. Bagi banyak guru, bertugas di pedalaman dengan keterbatasan akses dan fasilitas, boleh jadi seperti dikirim ke pembuangan. Ketika 74 kepala sekolah dan 120 guru akan dimutasi ke pedalaman, sejumlah guru di Manokwari, Irian Jaya Barat, langsung stres. Bahkan ada yang diopname di rumah sakit. Membayangkan kehidupan di pedalaman yang serba terbatas memberikan tekanan psikis.

“Setelah dipanggil dan diberitahu akan dimutasi ke pedalaman, mereka langsung stres. Mereka membayangkan pedalaman itu seperti pembuangan. Padahal, dibanding 10 tahun silam, kondisinya sudah berbeda. Sekarang sudah banyak wilayah pedalaman yang bisa ditempuh dengan jalan darat, yang dulu hanya lewat udara,” kata Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Prasekolah Kabupaten Manokwari Justinus Sawaki.
Para guru yang pernah bertugas di pedalaman Papua mengakui, kondisi yang sangat terbatas membuat hidup begitu berat. Akses informasi dan transportasi boleh dikata tidak bakal ditemui di distrik (kecamatan) apalagi kampung.

Hingga sekarang masih banyak ibu kota kabupaten (terutama pemekaran) belum ada alat transportasi udara rutin. Rata-rata tiga kali seminggu. Sementara tidak semua wilayah tersedia sarana jalan. Bukan rahasia lagi, tidak sedikit guru meninggalkan tempat tugasnya.

Sekolah di Baliem (Foto: Subhan SD)

Hidup di pedalaman Papua butuh kesiapan mental dan material. Harga-harga di pedalaman bukan main tingginya. Untuk transportasi tidak kecil karena umumnya menggunakan pesawat terbang.

Terlebih untuk wilayah yang bermasalah, misalnya kepala daerahnya tengah diproses hukum akibat tersangkut kasus korupsi, sehingga roda pemerintahan tidak berjalan normal. Di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, misalnya, guru-guru hampir telantar. Mereka cuma menerima gaji, sedangkan insentif dicicil. Tahun 2003 lalu, insentif masih diterima utuh Rp 350.000 per triwulan. Di tahun 2004, mulai seret, dibayar hanya separuhnya. Tahun 2005, sampai bulan Agustus, mereka belum menerima insentif sama sekali.

Akibatnya, guru-guru di kota itu kerap berdemo menanyakan hak-hak mereka. Siswa-siswi sudah pasti telantar. “Nasib kami baru diperhatikan setelah melakukan demonstrasi,” kata Henrikus Siep, guru di sebuah SD di Kurulu, Jayawijaya. “Kalau mau meminta makan harus menangis dulu, padahal itu hak kami,” kata Laurens Aula, guru lainnya.
“Hidup di pedalaman memang sulit. Rumah tinggal tidak ada, kesejahteraan tidak cukup. Untuk ke luar wilayah butuh biaya. Begitu pula akses kesehatan juga kurang,” kata seorang guru yang pernah bertugas di Distrik Minyambou saat ditemui Kantor Dinas Pendidikan Dasar dan Prasekolah Kabupaten Manokwari beberapa waktu lalu.

Foto: Subhan SD

Guru di pedalaman memang mendapat tunjangan, namun nilai nominalnya amat tidak signifikan. Untuk golongan II sebesar Rp 100.000 per bulan dan golongan III Rp 125.000. Selain gaji dan tunjangan, mereka menerima tunjangan beras 10 kg per kepala. Dibanding kenaikan harga-harga tunjangan itu boleh dikata tak berarti sama sekali.

Dengan gaji sekitar Rp 1 juta, Laurens mengaku kesulitan memikirkan kesejahteraan hidup keluarganya. Untuk rumah sederhana pun sulit memikirkan dananya.
Harga seng di Wamena Rp 50.000 per lembar, seng alumunium Rp 75.000 per lembar, semen Rp 300.000 per zak, tripleks 3 mm Rp 60.000 per lembar. Dengan gajinya sebulan dia hanya mendapat tiga zak semen dan dua lembar seng. Mustahil mendirikan rumah sesederhana apa pun.

“Karena tidak ada dana untuk membeli material, kami masihtinggal di honai-honai (rumah tradisional),” kata Laurens. Kondisi honai suku Dani di Lembah Baliem, sangat jauh dari standar kesehatan. Rumah bundar berdinding kayu dan beratap dedaunan itu tak berventilasi. Ruangan honai pengap dan gerah. Bila penghuni rumah menyalakan api karena cuaca di daerah itu dingin, asap berputar-putar di ruangan itu.

“Gaji guru jelas tidak cukup sehingga banyak yang mencari nafkah lain seperti menjual kue-kue. Akhirnya tugas utamanya mengajar terbengkalai,” kata Muryadi yang pernah bertugas di pedalaman Bintuni tahun 1970-1974 selepas tamat SPG diYogyakarta.

Buah merah (Foto: Subhan SD)

“Kadang ada enam guru, tetapi cuma ada tiga rumah. Ya sudah, satu rumah disekat untuk dua guru. Untung masih banyak guru bertahan karena umumnya mengajar adalah panggilan jiwa,” kata Muryadi yang diamini Abdullah, pengawas guru lainnya yang pernah ditugaskan di Wondama, Irjabar, tahun 1975-1983.

Untunglah, pemerintah daerah kini mulai memikirkan kebutuhan dasar itu. “Pemerintah Kabupaten Manokwari mengalokasikan Rp 2 miliar untuk rumah guru. Tahun ini dibangun 76 rumah,” kata Sawaki. Di wilayahnya ada 1.600 guru SD-SMP.

Kompas, Senin 12 Desember 2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *